Tarif Iuran BPJS Kesehatan Yang Baru Tahun 2016. Setelah cukup lama program BPJS berjalan, akhirnya pemerintah secara resmi menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan yang baru. Tarif ini diberlakukan untuk semua Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) maupun Peserta Bukan Pekerja (PBP).
Langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan baru atau beleid tersebut termaktub dalam Perpres nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres nomor 12 Tahun 2013 terhadap Jaminan Kesehatan yang berlaku semenjak diberlakukan yaitu mulai tanggal 1 Maret 2016.
Beleid tersebut menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2016, pemerintah menaikkan iuran jaminan kesehatan untuk semua peserta PBI yang awalnya Rp 19.225/orang menjadi Rp 23.000/orang setiap bulannya. Sementara itu bagi PBPU, iuran jaminan kesehatan untuk masing-masing kelas adalah sebagai berikut:
Tarif Iuran BPJS Yang Baru 2016
Kelas I: Dari Rp 25.500/orang, naik menjadi Rp 30.000/orang setiap bulannya.
Kelas II: Dari Rp 42.500/orang, naik menjadi Rp 51.000/orang setiap bulannya.
Kelas III: Dari Rp 59.500/orang, naik menjadi Rp. 80.000/orang setiap bulannya.
Kebijakan bagi peserta PBPU ini sedianya mulai efektif diberlakukan per-April 2016. Kepada media, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi mengatakan bahwa salah satu faktor mengapa penerapan iuran baru ini dilakukan adalah dikarenakan hingga kini BPJS Kesehatan masih belum dapat menutup selisih/ketidaksesuaian antara jumlah iuran yang masuk dengan biaya pelayanan kesehatan yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan bagi para pesertanya.
Meskipun demikian, Irfan berharap dengan adanya kenaikan tarif iuran tersebut, maka BPJS dapat mengurangi potensi angka input serta output yang saat ini dinilai oleh BPJS Kesehatan masih mismatch. Pada kesempatan sebelumnya, Fachmi Idris selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan juga mengatakan bahwa dengan adanya penaikan tarif iuran PBI dari Rp 19.225/orang menjadi Rp 23.000/orang setiap bulannya, maka proyeksi mismatch BPJS Kesehatan di tahun 2016 berada di sekitar angka Rp 9,79 triliun.
Meskipun memiliki imbas yang positif terhadap tata laksana BPJS Kesehatan, namun Timboel Siregar selaku Koordinator Advokasi BPJS Watch sangat menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut. Ia mengatakan jika naiknya iuran BPJS bukanlah sebuah kebijakan yang populis dan berpihak pada kepentingan rakyat. Hal tersebut dikarenakan hingga kini masih banyak peserta PBPU yang masih menggantungkan nasibnya dengan bekerja di sektor informal yang pendapatannya tidak dapat dipastikan besarannya. "Peserta PBPU itu banyak juga bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tak pasti. Berbeda dengan pekerja penerima upah," ungkapnya kepada Tribunnews, Jumat (11/3).
Baca juga: Cara Bayar BPJS Lewat ATM
Mengingat pada saat ini fungsi dan peranan BPJS cukup besar ditengah masyarakat, namun dengan naiknya iuran tersebut maka kekhawatiran yang terbesar adalah sulitnya BPJS Kesehatan untuk meningkatkan jumlah peserta di kemudian hari. Timboel juga mengatakan jika imbas negatif yang lebih signifikan lagi ialah jumlah peserta yang saat ini telah aktif justru malah berkurang dikarenakan banyak yang merasa kesulitan untuk membayar iuran BPJS dengan tarif yang baru.
Senada dengan BPJS Watch, Dede Yusuf yang kini masih menjabat sebagai Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga turut menyayangkan kebijakan yang diambil pemerintah tersebut. Menurutnya persoalan Jaminan Kesehatan ini mestinya harus dicarikan solusi secara menyeluruh dan komprehensif. Sehingga apabila terdapat mismatch seperti yang di klaim oleh pihak BPJS, solusi yang diambil tidak serta-merta dengan hanya menaikkan iuran. Selain itu ia juga menyampaikan saran kepada masyarakat yang kini berstatus PBPU untuk tidak lantas berhenti dari program Jamkes yang telah berjalan ini.
Sebagai informasi tambahan, saat ini jumlah peserta BPJS yang tercatat adalah sebanyak 162,7 juta peserta dengan jumlah peserta PBI sebanyak 92,4 juta orang dan peserta non-PBI berjumlah 70,3 juta orang.
Langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan baru atau beleid tersebut termaktub dalam Perpres nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres nomor 12 Tahun 2013 terhadap Jaminan Kesehatan yang berlaku semenjak diberlakukan yaitu mulai tanggal 1 Maret 2016.
Beleid tersebut menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2016, pemerintah menaikkan iuran jaminan kesehatan untuk semua peserta PBI yang awalnya Rp 19.225/orang menjadi Rp 23.000/orang setiap bulannya. Sementara itu bagi PBPU, iuran jaminan kesehatan untuk masing-masing kelas adalah sebagai berikut:
Tarif Iuran BPJS Yang Baru 2016
Kelas I: Dari Rp 25.500/orang, naik menjadi Rp 30.000/orang setiap bulannya.
Kelas II: Dari Rp 42.500/orang, naik menjadi Rp 51.000/orang setiap bulannya.
Kelas III: Dari Rp 59.500/orang, naik menjadi Rp. 80.000/orang setiap bulannya.
 |
| BPJS Kesehatan |
Meskipun demikian, Irfan berharap dengan adanya kenaikan tarif iuran tersebut, maka BPJS dapat mengurangi potensi angka input serta output yang saat ini dinilai oleh BPJS Kesehatan masih mismatch. Pada kesempatan sebelumnya, Fachmi Idris selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan juga mengatakan bahwa dengan adanya penaikan tarif iuran PBI dari Rp 19.225/orang menjadi Rp 23.000/orang setiap bulannya, maka proyeksi mismatch BPJS Kesehatan di tahun 2016 berada di sekitar angka Rp 9,79 triliun.
Meskipun memiliki imbas yang positif terhadap tata laksana BPJS Kesehatan, namun Timboel Siregar selaku Koordinator Advokasi BPJS Watch sangat menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut. Ia mengatakan jika naiknya iuran BPJS bukanlah sebuah kebijakan yang populis dan berpihak pada kepentingan rakyat. Hal tersebut dikarenakan hingga kini masih banyak peserta PBPU yang masih menggantungkan nasibnya dengan bekerja di sektor informal yang pendapatannya tidak dapat dipastikan besarannya. "Peserta PBPU itu banyak juga bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tak pasti. Berbeda dengan pekerja penerima upah," ungkapnya kepada Tribunnews, Jumat (11/3).
Baca juga: Cara Bayar BPJS Lewat ATM
Mengingat pada saat ini fungsi dan peranan BPJS cukup besar ditengah masyarakat, namun dengan naiknya iuran tersebut maka kekhawatiran yang terbesar adalah sulitnya BPJS Kesehatan untuk meningkatkan jumlah peserta di kemudian hari. Timboel juga mengatakan jika imbas negatif yang lebih signifikan lagi ialah jumlah peserta yang saat ini telah aktif justru malah berkurang dikarenakan banyak yang merasa kesulitan untuk membayar iuran BPJS dengan tarif yang baru.
Senada dengan BPJS Watch, Dede Yusuf yang kini masih menjabat sebagai Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga turut menyayangkan kebijakan yang diambil pemerintah tersebut. Menurutnya persoalan Jaminan Kesehatan ini mestinya harus dicarikan solusi secara menyeluruh dan komprehensif. Sehingga apabila terdapat mismatch seperti yang di klaim oleh pihak BPJS, solusi yang diambil tidak serta-merta dengan hanya menaikkan iuran. Selain itu ia juga menyampaikan saran kepada masyarakat yang kini berstatus PBPU untuk tidak lantas berhenti dari program Jamkes yang telah berjalan ini.
Sebagai informasi tambahan, saat ini jumlah peserta BPJS yang tercatat adalah sebanyak 162,7 juta peserta dengan jumlah peserta PBI sebanyak 92,4 juta orang dan peserta non-PBI berjumlah 70,3 juta orang.